Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2012–2017 akan mengakhiri kerja 12 April 2017. Panitia Seleksi (pansel) telah menyeleksi dan menetapkan 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu. Presiden Joko Widodo telah menyerahkan nama-nama tersebut ke Dewan DPR diuji kelayakan.

KPU diatur dalam Undang-Undang (UU) Dasar 1945 Pasal 22e. Kemudian, diatur lebih lanjut dalam UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Asas utama KPU dan Bawaslu seperti tertera dalam UU: mandiri, jujur, adil, dan seterusnya.

Menjelang uji kelayakan anggota KPU-Bawaslu, muncul pendapat Komisi II DPR untuk menunda dan bahkan menolak nama-nama hasil seleksi yang sudah dikirim Presiden. Namun, ada pula anggota Komisi II DPR yang menginginkan segera menguji kelayakan dan memilih anggota KPU.

Salah satu yang menjadi “kegundahan” pemilihan KPU-Bawaslu adalah proses pemilihannya bersamaan dengan pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu. RUU Penyelenggaraan Pemilu akan mengatur UU Pemilu Legislatif, UU Pemilu Presiden, dan UU Penyelenggaraa Pemilu (UU yang mengatur KPU-Bawaslu).

Dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu, jumlah anggota KPU dan Bawaslu masih seperti pada UU No 15 Tahun 2011. Isinya, KPU Pusat, Provinsi, dan kabupaten/kota masing-masing lima orang (Pasal 6), sedangkan Bawaslu pusat lima orang, provinsi tiga, kabupaten/kota tiga. Panwaslu kecamatan tiga orang (Pasal 72).

Dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu, terdapat beberapa fraksi yang mengusulkan penambahan jumlah anggota KPU-Bawaslu. Hal ini tercermin dari daftar inventarisasi masalah (DIM) fraksi-fraksi. Misalnya, Fraksi Partai Golkar usul jumlah KPU pusat dari tujuh menjadi 11 orang.

Demikian juga Fraksi PKB mengusulkan dari tujuh menjadi sembilan orang untuk KPU pusat. Alasannya, Pemilu 2019 dilangsungkan serentak sehingga beban kerja KPU-Bawaslu amat berat. Terlebih lagi, ini pemilu serentak nasional pertama Indonesia. Selain itu, Panwaslu kabupaten/kota yang saat ini bersifat ad hoc akan dipermanenkan menjadi Bawaslu kabupaten/kota (Pasal 80 RUU Penyelenggaraan Pemilu).

Beberapa ketentuan tadi menjadi pertimbangan untuk menunda pemilihan anggota KPU-Bawaslu di DPR. Selanjutnya, menunggu pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu selesai. RUU ini akan menjadi payung hukum keberadaan KPU-Bawaslu dan yang akan menjadi acuan KPU-Bawaslu menyelenggarakan Pemilu 2019.

Selain masalah bersamaannya waktu pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan KPU, terdapat alasan dan ide-ide lain untuk menunda pemilihan KPU-Bawaslu. Alasannya, calon KPU yang lolos seleksi saat ini belum memenuhi komposisi ideal untuk menghadapi Pemilu 2019. Contoh jika Pemilu 2019 nanti menggunakan sistem e-voting dalam penghitungan suara, paling tidak ada anggota KPU yang memiliki keahlian bidang teknologi.

Terbelah

Jika dicermati, anggota KPU-Bawaslu harus mewakili berbagai latar belakang keahlian. Anggota KPU dan Bawaslu meski ahli penyelenggaraan pemilu, manajeman, dan teknologi. Nama-nama calon KPU-Bawaslu akan ke Presiden dengan alasan lain. Misalnya, pansel KPU-Bawaslu bentukan pemerintah banyak tidak memenuhi syarat.

Sejumlah anggota Komisi II DPR memang masih terbelah menyikapi rencana pemilihan KPU-Bawaslu. Sebagian berpendapat untuk menolak nama-nama hasil seleksi. Ada pula yang ingin melanjutkan ke uji kelayakan. Politisi PDI-Perjuangan, Arief Wibowo, dalam berbagai kesempatan menyampaikan tidak ada alasan menunda-nunda proses pemilihan anggota KPU-Bawaslu.

Pendapatnya dapat dimengerti karena tahapan Pemilu 2019 akan dimulai pertengahan tahun ini. KPU-Bawaslu terpilih harus langsung melakukan tahapan-tahapan pemilu. Jika menunda pemilihan KPU-Bawaslu akan berimplikasi pada tahapan pelaksanaan pemilu. Ketua Komisi II, Zainuddin Amali, menegaskan pembahasan pemilihan anggota KPU-Bawaslu dilakukan setelah reses (Koran Jakarta 13/3/2017).

Pegiat pemilu seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak agar DPR tidak menunda, apalagi menolak nama-nama calon anggota KPU-Bawaslu hasil seleksi. Demikian juga Ketua KPU saat ini, Juri Ardiantoro. Dia juga mengharapkan uji kelayakan calon anggota KPU-Bawaslu dapat segera dilaksanakan karena masa kerja komisioner segera berakhir.

Untuk mewujudkan pemilu ideal, harus dilaksanakan oleh penyelenggara yang baik. Penyelenggara pemilu (KPU-Bawalsu) harus independen. Tidak dipungkiri, pascapilkada serentak 2017, banyak masyarakat beranggapan ada anggota KPU terlibat dalam kepentingan politik sehingga memihak salah satu calon. Ini tidak boleh terjadi pada pemilu nanti.

Masyarakat juga tidak ingin mendengar penyelenggara pemilu diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena diduga melanggar kode etik pemilu. Pada pilkada serentak 2017, DKPP menerima 163 pengaduan, meski tidak seluruhnya lolos. Namun, jumlah yang banyak tersebut menunjukkan, tidak sedikit pelanggaran KPU-Bawaslu.

DKPP merilis, penyelenggara diadukan 764 orang baik di pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

 

Oleh: Ali Thaufan DS (Alumni Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah)

Dimuat juga di Koran Jakarta