FABANA.id. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih mengaku prihatin atas terulangnya kasus buku pelajaran anak berkonten pornografi. Hal itu menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab atas peredaran buku pengetahuan, khususnya bagi anak yang sesuai dengan usianya (SD).

Fikri berujar seperti yang dimua di TribunNews (24/2/2017). Bahwa sudah kesekian kalinya pemerintah terus kecolongan. Ia pun jika hal tersebut disengaja oleh pihak-pihak yang bermaksud buruk.

Diketahui, kasus terbaru mengenai buku anak berkonten porno itu diterbitkan oleh Penerbit Tiga Ananda, Solo, dimana sebagian besar dalam bentuk buku pelajaran SD. Masyarakat pun telah mengajukan protes atas hal ini.

Sebelumnya, pada Februari 2016, Kota Malang juga dihebohkan dengan sampul Lembar Kerja Siswa (LKS) bertuliskan aksara Jawa yang jika diartikan adalah alat kelamin pria. LKS tersebut sempat tersebar di beberapa SD swasta dan negeri di Kota Malang. Dinas Pendidikan Kota Malang pun langsung memerintahkan seluruh SD untuk menarik LKS tersebut.

Mei 2016, para orang tua SD di Nganjuk, Jawa Timur, pun resah dengan adanya buku pelajaran Bahasa Jawa untuk kelas VI SD yang mengandung unsur pornografi. Diduga, buku ini telah menyebar di seluruh SD di Nganjur dan dipergunakan untuk para siswa.

Desember 2016 lalu, Buku Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di beberapa SD di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah juga mengandung unsur pornografi. Pada halaman 54 di buku tersebut diterangkan tentang cara penanggulangan pelecehan seksual, namun bahasa yang digunakan terlalu vulgar untuk ukuran usia Kelas V SD.

Politikus PKS itu juga menjelaskan bahwa serentetan kasus buku pelajaran dengan konten pornografi yang terjadi, seharusnya segera ditelusuri secara serius dan dan diberi sanksi yang berat bila diketahui dengan sengaja dilakukan. Karena ini, terjadi pada buku khusus anak-anak yang belum siap secara usia.

Oleh karena itu, secara aspek kebijakan, DPR bersama pemerintah, akan mempercepat pembahasan RUU tentang Sistem Perbukuan (Sisbuk). Beberapa diantaranya memuat ketentuan larangan isi dan naskah buku yang memuat konten pornografi.

Di sisi lain, Fikri juga mengusulkan adanya sebuah Dewan Pengawas Perbukuan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Salah satu tugasnya adalah merumuskan konten buku yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, moral, dan etika bangsa.

Sebelumnya, Firki mengusulkan dibentuk Dewan Pengawas Perbukuan sudah muncul dalam Daftar Isian Masalah (DIM) versi DPR. Namun usulan tesebut ditolak pemerintah. Alasannya karena pembentukan ini dapat boros APBN dan pembagian kewenangan urusan pemerintah sudah terbagi habis.

Sedangkan, proses pengawasan sistem perbukuan dalam RUU tersebut pun masih bersifat normatif. Yaitu, pelibatan pemerintah pusat, daerah, masyarakat, ditambah kejaksaan. Apalagi, Kejaksaan menurutnya, tidak akan bisa fokus mengingat tugasnya yang sudah terlalu banyak.

Oleh karena itu, harus ada pihak khusus yang bertanggung jawab atas konten buku-buku yang dikonsumsi oleh anak-anak.