Sumber foto: femina

Sumber foto: femina

Memasuki tahun 2017, tahunnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, banyak hal yang menjadi sorotan pemerhati Pemilihan Umum (Pemilu). Salah satunya adalah potensi pemilih pemula yang dapat mendulang suara para kandidat dan menjadi mesin kampanye partai politik.

Menurut Ali Thopan DS, Staff Ahli DPR RI dari Partai Golkar. Di dalam Undang-undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPRD, DPR, DPD. Definisi dari pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

” Definisi ini memang pernah dipersoalkan karena menambahkan frasa “atau sudah/pernah kawin”. Dari sini, dapat dipahami bahwa pemilih pemula adalah mereka yang sudah berusia minimal 17 tahun,” Jelas Ali Thaufan DS kepada Fabana.id (27/1/2017).

Dari berbagai sumber yang diperoleh, Ali mengurai jumlah pemilih pemula terus meningkat. Pemilu 2004 misalnya, jumlah pemilih pemula diperkirakan berjumlah 27 juta orang. Pemilu 2009, pemilih pemula berjumlah mencapai 36 juta orang  dan Pemilu 2014, jumlah pemilih pemula diperkirakan 37,2 juta orang.

Dari jumlah sebesar itu, mayoritas generasi muda justru apatis dan jenuh dengan politik. Silang sengkarut perpolitikan negeri dan perilaku para politisi yang kurang beretika dan bertindak di luar norma membuat kebanyakan orang menjadi benci terhadap politik.

Secara umum, pemilih pemula digambarkan sebagai pemilih yang belum banyak memiliki pengetahuan tentang politik yang berakibat pada pemilihan calon hanya dilihat dari aspek popularitas. Bahkan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) hanya untuk “menggugurkan” kewajiban memilih.

Kondisi yang ada, seharusnya menjadi menjadi kritik bagi parpol dan politisi. Parpol punya peran besar untuk melakukan pendidikan politik. Dalam UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, pasal 34 yang menerangkan tentang dana bantuan untuk parpol mengamanatkan bahwa bantuan dana tersebut diutamakan untuk pendidikan politik.

Pendidikan politik yang dimaksud adalah bagi kader parpol dan masyarakat luas. Pada titik ini, pendidikan secara khusus dilakukan kepada pemilih pemula. Namun dengan kondisi yang ada, mungkinkah pendidikan itu terwujud?