Kalau boleh usul, pilkada ini lebih baik diadakan tiap bulan. Jangan sampai para calon dan partai ingat rakyat hanya setiap 5 tahun sekali.

Fabana.id. Suasana pilkada serentak telah tercium saat ini. Meskipun baru dilaksanakan tahun depan, tapi beberapa partai dan calon sudah bersiap-siap. Ini berkah yang luar biasa. Dana cadangan milyaran rupiah akan mulai menggelinding ke masyarakat beberapa bulan ke depan. Saya membayangkan, alangkah sejahteranya rakyat. Tak terkira senyum mereka akan selalu menghiasi di saat siang dan malam ketika kondisi ekonomi sekarang sedang lesu-lesunya.

Kalau boleh usul, pilkada ini lebih baik diadakan tiap bulan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyejahterakan rakyat. Jangan sampai para calon dan partai ingat rakyat hanya setiap 5 tahun sekali. Mbok ya rakyat juga diperhatikan, minimal tiap bulan. Jika tidak ada mekanisme struktural yang mampu, ya terpaksa pilkada diselenggarakan tiap bulan. Terbukti ampuh dan mujarab.

Atas dasar apa kita menyelenggarakan pilkada setiap 5 tahun? Kenapa harus lima tahun? Dalilnya? Kenapa tidak tiga, empat, tujuh, sembilan, atau tujuh belas? Apakah lima berasal dari kearifan lokal atau hanya ikut-ikutan saja? Toh kalau pun dipaksakan lima, apa parameternya kalau lima itu sudah bisa dianggap melaksanakan program kerja, visi, misi, dan janji kampanye?

Belum lagi kalau setelah pilkada, masyarakat akan terus mengeluh, dan ini terus berulang-ulang. “Ah, janji kampanye hanya sekedar janji.” Tertipu lagi. Rakyat selalu tertipu. Kemudian dengan semangat saya usul, “Bagaimana kalau janji kampanye dijadikan peraturan daerah, dicatat secara legal dalam hukum. Misalnya, jika calon A tidak melaksanakan janji kampanyenya, visi misinya, yaitu bla bla bla, maka akan dipenjara 5 tahun.”

“Lho bagaimana mungkin seperti itu? Tidak mungkin bisa. Kan janji kampanye, visi, dan misi calon hanya lip service. Belum ada sejarahnya dilegalkan dalam bentuk perundangan seperti itu. Kok ngawur. Kan kalau menang. Jika menang pun harus lihat kondisi keuangan daerah, kebijakan pusat, tingkat inflasi, dan banyak variabel-variabel lain. Belum lagi harus disetujui legislatif. Belum lagi kompromi sama lembaga, ormas, dan banyak faktor teknis lainnya.”

“Lha anda sekalian ini katanya sambat, bahwa tiap pilkada selalu ditipu oleh para pemimpin. Janjinya A, tapi pas menjabat yang dilakukan malah B. Saya berikan solusinya, kok malah protes.” Mereka semua terdiam.

Belum lagi ada yang tiba-tiba nyeletuk,”Kok pilkada dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat, berarti money politic dong?” Padahal saya hanya menganalisa, bahwa pilkada akan menggerakkan roda perekonomian misalnya saat kampanye akan ada bagi-bagi kaos. Konveksi untung. Tukang sablon untung. Penjual kain untung. Belum spanduknya, bannernya, dan plakatnya. Belum lagi pedagang kaki lima di sekitar arena kampanye: penjual pentol, balon, air minum, kopi, jajanan kecil. Belum lagi ahli IT berupa cyber army dan developer situs. Kalau itu dimaksud dengan money politic, saya rasa tidak. Tapi kalau para tim sukses sibuk bergerilya untuk beli suara, itu di luar analisa saya.

Optimisme janji pilkada

Jokowi saat kampanye pemilu presiden di kawasan Monas, 2014 silam.
Foto: Kompas.

Saya sungguh tidak sampai hati untuk sekedar membayangkan jika seluruh pemimpin daerah di Indonesia menang pilkada gara-gara beli suara. Apa memang tidak ada kesungguhan berdemokrasi jika seperti itu. Dalam benak saya, pemimpin daerah saat ini adalah anak bangsa terbaik, di mana merekalah yang dipercaya oleh rakyat untuk menyelenggarakan pembangunan daerah. Alangkah mulianya mereka, siang malam bekerja demi rakyat. Yang ada di pikiran mereka hanya rakyat, rakyat, dan rakyat. Waktu, tenaga, dan pikiran ditujukan untuk makmurnya rakyat.

Sebagai rakyat, saya hanya bisa berharap demikian. Kewajiban saya mencoblos sudah dilaksanakan. Kalau kemudian saya tertipu lagi, saya tetap akan optimis. Bukankah Kanjeng Nabi selalu mengajarkan kita untuk optimis: tanamlah satu pohon meskipun engkau tahu bahwa besok akan kiamat. Lha saya bisa apa sebagai rakyat selain rasa optimis kepada pemimpin? Jika ditipu pilkada ini, saya kan optimis di pilkada berikutnya. Jika ditipu lagi, saya masih optimis di pilkada selanjutnya. Setelah sekian kali ditipu, saya masih punya cadangan optimis sekian kali. Terus seperti itu berulang kali.

Oleh karena itu, usul saya mohon diperhitungkan: pilkada setiap bulan. Saya janji akan membagi keuntungan yang didapat untuk fakir miskin, beasiswa sekolah, rumah ibadah, dan siapa pun yang membutuhkan.

“Kayak mau kampanye pilkada aja, Mas. Belum apa-apa sudah bikin janji macem-macem.”

“Lho, memang sebagai rakyat saya gak boleh bikin janji?”

“Emang situ siap dipenjara jika janjinya gak ditepatin?”

Aduh!

 

Foto: Merdeka.com