sumber foto: koran-jakarta.com

sumber foto: koran-jakarta.com

Aksi unjuk rasa menuntut penegakan hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atas dugaan penistaan agama berlangsung damai. Tidak salah jika peserta menyebut sebagai aksi superdamai. Terbukti, sejak pagi hingga siang, peserta demo dengan tertib mendatangi lapangan Monumen Nasional (Monas), menggelar salat Jumat berjamaah, lalu pulang. Semua berjalan tertib.

Harapan pengujuk rasa yang meminta Presiden Joko Widodo untuk menemui mereka terpenuhi. Presiden Jokowi yang bergabung dalam jamaah untuk salat Jumat memberi kepuasan pengunjuk rasa. Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa menteri juga ikut menemui massa.

Ada banyak cerita tersisa dari aksi 212 (merujuk tanggal 2 Desember) tersebut, salah satunya penangkapan beberapa tokoh masyarakat oleh Polri karena dianggap akan melakukan makar saat unjuk rasa. Tokoh-tokoh yang sering didengar publik seperti Kivlan Zein, Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, Sri Bintang Pamungkas, Adityawarman Thaha, Firza Huzein, Rachmawati Soekarnoputri secara mengejutkan ditangkap. Polri menganggap mereka akan mengarahkan massa menuju DPR/MPR dan mendesak parlemen menggelar Sidang Istimewa mencabut mandat Presiden Jokowi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010) mendefinisikan makar sebagai “perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh), juga perbuatan menjatuhkan pemerintah yang sah.” Anshari (2012) menjelaskan makar sebagai tindakan pengkhianatan terhadap negara dan bangsa. Penjelasan tersebut menunjukkan kata makar bermakna negatif.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) Pasal 107-109, membagi makar dalam tiga ketegori. Makar terhadap keselamatan presiden dan wakilnya, wilayah negara, serta pemerintahan. KUHAP juga mengatur hukuman yang cukup berat bagi pelaku. Lima belas tahun penjara hingga seumur hidup.

Kasus dugaan makar bukan pertama terjadi. Sejarah Indonesia mencatat beberapa contoh. Anshari mengemukakan peristiwa yang dapat dibilang makar antara lain dituduhkan kepada Sultan Hamid II pada April 1950. Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka, serta Operasi Papua Merdeka. Baik Sultan maupun organisasi tersebut berupaya merebut kekuasaan sah Republik Indonesia.

Isu makar pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014 juga beberapa kali senter dibicarakan karena ketidakpuasan sebagian masyarakat atas kinerja SBY. Tetapi, isu itu tak pernah terealisasi. Beberapa dugaan tersebut membuktikan bahwa isu makar penggulingan kekuasaan sering muncul dalam setiap pemerintahan.

Jika benar akan makar, tentu ada alasan kuat. Persoalan kebangsaan yang terus mendera seperti kemiskinan, lemahnya penegakan hukum dan HAM, mungkin bisa menjadi alasan. Beberapa kebijakan pemerintah yang tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat juga menjadi alasan makar.

Isu makar dan penangkapan sejumlah tokoh seketika menjadi buah bibir masyarakat. Sebuah media merilis hasil jajak pendapat. Dari total 8.717 responden, 4.210 orang tidak percayai demo 212 disusupi upaya makar. Kemudian, 2.931 percaya, dan 1.576 tidak tahu.

Jauh hari sebelum aksi 212, Kapolri Jenderal Tito Karnavian Tito Karnavian beberapa kali menyampaikannya. Meski demikian, ada beberapa pihak yang memandang penyataan itu sebelah mata, tak ditanggapi serius. Meski unjuk rasa melibatkan ratusan ribu orang, para tokoh pemimpin menegaskan tidak berkaitan makar.

Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa makar selalu melibatkan militer. Contoh kasus Mohamad Mursi yang menjabat Presiden Mesir pada 2012. Ia menggantikan presiden sebelumnya yang menjabat cukup lama, Hosni Mubarok, secara demokratis. Pada Juni 2012, Mursi secara sah ditetapkan sebagai pemenang Pemilu Mesir mengalahkan Ahmad Shafiq.

Tetapi dalam perjalanan, dia digulingkan Jenderal Abdul Fatah al-Sisi. Belakangan, Mursi justru dijebloskan ke penjara dengan dugaan makar. Peristiwa kudeta yang dilakukan al-Sisi terhadap Mursi seringkali disebut sebagai makar.

Merebaknya isu dan berujung penangkapan tokoh-tokoh terduga makar menjadi pelajaran penting Indonesia. Penangkapan tersebut menunjukkan pemerintah sangat responsif terhadap isu makar. Secara hukum tidak salah karena kesatuan bangsa dan keselamatan presiden sebagai kepala negara telah diatur dalam undang-undang. Polri secara sigap mengidentifikasi dan mendeteksi rencana makar tersebut.

Dibenarkan

Ditinjau dari perspektif kekuasaan, negara juga disahkan menangkap orang yang hendak mengacaukan keadaan dengan membuat makar. Negara berkuasa menundukkan pihak-pihak yang tidak sejalan dengan cita-cita bangsa. Bahkan, dengan cara memaksa, negara dibenarkan untuk melawan kejahatan. Rebertus Robets-Todung Mulya Lubis dkk (2016) mengisahkan sebuah negara menghukum mati pemberontak yang tidak tunduk pada negara.

Mungkin bagi sebagian kalangan penangkapan terkesan “lucu” karena tokoh-tokoh tersebut tidak memiliki basis massa yang kuat. Bahkan, mereka kerap membuat pernyataan kontroversi, sehingga citranya tidak terlalu bagus di mata masyarakat.

Beberapa safari Presiden Jokowi menemui ulama, ke markas TNI-Polri, hingga konsolidasi dengan para ketua umum partai politik, sebetulnya cukup menjadi pesan bahwa makar tidak mungkin terjadi. Kekuatan politik Presiden telah terkonsolidasi secara mantab.

Dukungan parlemen dari minoritas, kini menjadi mayoritas, setelah bergabung parpol baru pendukung, PAN dan Golkar. Secara kelembagaaan, Presiden mendapat dukungan kuat di DPR.

Penangkapan tokoh-tokoh merupakan suatu tindakan fobia (takut berlebihan). Pengangkapan yang dilakukan Polri dianggap berlebihan. Namun, disadari bahwa tindakan itu bisa juga dianggap sebagai tindakan antisipatif pemerintah. Ini tergantung cara memaknai langkah Polri menangkap para tokoh tersebut.

Di tengah persiapan Pilkada serentak 2017, rakyat menyadari memanasnya situasi politik. Sulit rasanya memisahkan unjuk rasa 212 dengan kepentingan politis menjelang Pilkada DKI Jakarta karena yang menjadi tuntutan para pengunjuk rasa salah satu calon Pilgub. Dalam situasi pilkada sedemikian, sepantasnya masyarakat menjaga persatuan bangsa, bukan memecah-belah.

Para elite politik, tokoh masyarakat, dan ulama telah menunjukkan sikap keteladanan dengan kesediaan berunding mencari titik temu, memecahkan masalah bangsa. Keteladanan itu patut dicontoh masyarakat agar dalam situasi politik apa pun, bangsa tetap damai, tenteram, senantiasa dalam kesejukan. Kita tidak ingin bangsa berpecah-belah.

Oleh Ali Thaufan DS*

Penulis adalah kontributor fabana.id dan alumnus Pascasarjana UIN Jakarta. Tulisan ini pernah diterbitkan di koran-jakarta.com.