Sekolah tapal batas alias Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kaltara (foto: Prokal.co)

Sekolah tapal batas alias Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kaltara (foto: Prokal.co)

Minimnya kualitas pendidikan di wilayah perbatasan, khususnya pendidikan dasar di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi sorotan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dalam kunjungan kunjungan kerjanya ke Tarakan, Komisi II menilai saat ini perlu adanya upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar, sehingga tidak ada lagi masyarakat di perbatasan yang tidak mengenyam pendidikan.

Karena itu, anggota DPR RI Komisi II, Hetifah Sjaifudian menyadari betul pentingnya penyelesaian masalah peningkatan kualitas pendidikan dasar di wilayah perbatasan.

“Khusus untuk di Kaltara, masih ada permasalahan yang perlu diperbaiki guna meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Disamping itu, Komisi II DPR RI juga akan menyoroti kebijakan pemerintah yang dirasa belum merata hingga ke wilayah perbatasan,” jelasnya lewat keterangan resmi kepada Fabana.id (5/03/2017).

Hetifah juga menyinggung persoalan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak merata pembagiannya di wilayah perbatasan.

“Seperti yang kita ketahui, masih banyak sekolah diwilayah perbatasan yang tidak mendapatkan dana BOS. Dampaknya banyak sekolah di perbatasan yang masih minim sarana pendukung kegiatan belajar mengajar, selain itu masih banyak juga banguan sekolah yang tidak layak untuk melakukan kegiatan belajar,” tegasnya.

Selain itu, kondisi itu diperparah dengan kurangnya tenaga pengajar atau guru di wilayah perbatasan.

“Seharusnya pemerintah harus lebih memperhatikan para guru yang mengajar di wilayah perbatasan. Caranya, kesenjangan para guru khususnya yang  masih status honorer harus lebih ditingkatkan dibandingkan guru-guru yang berada di wilayah  perkotaan, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat meningkat,” ujar Hetifah.

Hetifah juga menjelaskan, kurangnya anggaran pendidikan di wilayah perbatasan, dikhawatirkan akan berdampak pada tindakan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Seperti yang diketahi, adanya kepala daerah yang mengeluarkan SK yang ditujukan kepada pihak sekolahan dengan anggaran minim untuk menarik iuran meski sifatnya sukarela kepada orang tua murid.

“Mungkin, lebih bagus lagi kalau iuran sukarela tersebut ditiadakan, dikawatirkan kedepannya akan menimbulkan kesenjangan bagi para orang tua murid yang mampu membayar lebih dan tidak,” tandasnya.

“Meski bersifat sukarela, sebenarnya iuran tersebut tidak harus dilakukan, disisi lain pihak sekolah harus lebih pro aktif mengupayakan kepada kepala daerah terkait anggarn pendidikan 20 persen dari APBD,” tambah Hetifah.

Untuk meningkatkan anggaran pendidikan di wilayah perbatasan seperti di Kaltara, Hetifah berjanji akan mengawalnya hingga pemerintah pusat, sesuai yang telah disepakati bahwasanya anggaran untuk pendidikan harus 20 persen dari jumlah APBN.

“Kami masih terus mengupayakan masalah anggaran tersebut. Tidak hanya itu, kami juga berharap anggaran pendidikan dapat ditingkatkan lebih dari 20 persen. Selain itu, akan kami pastikan juga meski tidak bisa bertambah, jangan sampai anggaran untuk pendidikan malah justru berkurang,’ tutupnya.