Institusi pendidikan tidak lagi menjadi ladang transaksi jual beli ilmu, namun sekaligus menjadi lahan komoditas transaksi jual beli pernak-pernik atribut sekolah. Akibatnya, sekolah pun berubah menjadi layaknya kios-kios perlengkapan sekolah yang menjual produk dengan gaya soft marketing-nya.

Fabana.id- Berbagai macam perasaan pasti dialami oleh setiap insan yang diberikan kesanggupan materi dari Sang Maha Kuasa pada saat mengawali harinya untuk menuntut ilmu di bangku sekolah. Rasa takut, cemas, senang, penasaran dan berbagai macam perasaan lainnya bercampur menjadi satu dalam memulai hari baru menjadi seorang murid sekolah.

Orang tua selaku pendidik yang utama dan pertama pun menjadi sumber pemompa semangat yang memberi energi pada sang buah hati untuk memulai hari bersejarahnya di bangku sekolah. Seragam sekolah menjadi model pakaian yang paling dicari di seantero pusat perbelanjaan pada awal tahun ajaran baru diikuti dengan pernak-pernik atribut sekolah lainnya seperti alat tulis, buku tulis, tas, sepatu, dan sebagainya.

Seluruh elemen masyarakat dari lapisan bawah hingga atas pun terlarut dalam momen ini. Semua pedagang kaki lima hingga bintang lima juga menjadi bagian dari peruntungan ini sebagai penyedia barang-barang kebutuhan sekolah buah hati kita. Sudah menjadi pemandangan umum jika terjadi kesenjangan di kalangan anak-anak yang menimba ilmu di sekolah negeri karena semua muridnya berasal dari lapisan masyarakat.

Kesenjangan itu dapat dilihat dari atribut-atribut sekolah yang digunakan mulai dari jenis bahan seragam, sepatu, tas, alat tulis dan lainnya. Tak jarang terjadi batas pergaulan antara si kaya dan si miskin di antara murid-murid yang berada dalam satu sekolah tersebut.

Kesenjangan sosial bukan menjadi satu-satunya fenomena yang kita dapati dalam dunia pendidikan di tanah air seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman. Fenomena yang berkembang bahkan mewabah hingga saat ini yaitu adanya komersialisasi institusi pendidikan baik negeri maupun swasta dalam pelaksanaan layanan pendidikan bagi masyarakat Indonesia.

Institusi pendidikan tidak lagi menjadi ladang transaksi jual beli ilmu, namun sekaligus menjadi lahan transaksi jual beli pernak-pernik atribut sekolah. Akibatnya, sekolah pun berubah menjadi layaknya kios-kios perlengkapan sekolah yang menjual produk dengan gaya soft marketing-nya.

Adanya himbauan Sang Guru kepada murid-muridnya untuk membeli perlengkapan sekolah mulai dari paket seragam sekolah, alat tulis, dan buku tulis yang disertai dengan label khusus yang menjadi trade mark identitas sekolah tersebut. Juga buku paket cenderung menjadi sebuah desakan akan sebuah keharusan untuk membeli semua perlengkapan itu di sekolah.

Produk-produk perlengkapan sekolah itu juga disertai dengan price list yang menyajikan detail produk secara lengkap dan memang ada beberapa produk yang diwajibkan untuk dibeli di sekolah (biasanya yang berlabel sekolah) dan ada pula yang tidak (seperti seragam umum dan buku paket).

Kalimat-kalimat iklan pun acapkali diserukan secara berkesinambungan dan kompak. Perang tarif pun tak dapat dihindari lagi dan terjadi di antara real-market (pusat perbelanjaan) dan pseudo-market (institusi pendidikan). Tak pelak orang tua murid pun disuguhi iklan-iklan produk perlengkapan sekolah secara bertubi-tubi di setiap tahun ajaran baru.

Kehadiran pseudo-market bagi orang tua murid dari kalangan menengah ke atas mungkin bukan menjadi suatu masalah karena mempermudah mereka dalam memenuhi kebutuhan sekolah anaknya secara efektif dan efisien karena tidak perlu lagi mencari di real-market yang membutuhkan alokasi waktu tertentu walaupun terdapat selisih harga yang cukup signifikan.

Sebaliknya, kehadiran pseudo-market menjadi beban tersendiri bagi orang tua murid yang berasal dari kalangan menengah ke bawah karena selisih harga yang sedikit akan menjadi besar ketika dijumlahkan secara keseluruhan.

Sehingga membuat mereka menerima kebijakan tersebut dengan membeli produk yang diwajibkan di sekolah, sedangkan untuk produk yang tidak diwajibkan dibeli di real-market.

Fenomena tunggakan biaya perlengkapan sekolah dari beberapa murid beserta penagihan oleh Sang Guru di tengah-tengah proses belajar mengajar pun menjadi suatu momen yang tidak dapat diharapkan untuk tidak terjadi.

Penyakit malu dan minder pun kerap menyerang murid-murid yang tidak dapat melakukan proses pembayaran secara lancar ketika namanya disebutkan oleh Sang Guru di depan kelas dan lengkap dengan jumlah nominal yang belum dilunasi. Tak heran pula jika murid-murid yang masih menunggak tersebut harus menjadikan ujian tengah semester bahkan ujian semesternya menjadi taruhan.

Hal-hal yang telah saya kemukakan di atas terkait komersialisasi di bidang pendidikan merupakan fakta lapangan yang saya alami dan rasakan secara langsung ketika berada di bangku sekolah dimulai dari SD hingga SMA yang semuanya termasuk dalam institusi pendidikan negeri.

Fenomena pseudo-market menjadi makanan sehari-hari ketika melalui perjalanan panjang menuntut ilmu. Dampak positif yang dihasilkan oleh pseudo-market nampaknya dikalahkan dengan dampak negatif yang menyertainya.

Memang, kehadiran pseudo-market memberikan kemudahan tersendiri bagi orang tua murid dari kalangan menengah ke atas dalam memenuhi perlengkapan sekolah buah hatinya, akan tetapi sebaliknya bagi kalangan menengah ke bawah.

Di samping itu, terjadi ketidakfokusan secara utuh dalam proses transfer ilmu dari Sang Guru kepada muridnya disebabkan karena proses pay and bill yang tak jarang dilakukan oleh Sang Guru di jeda proses pengajaran yang tengah berlangsung.

Secara tidak disadari, dampak psikologis pun mendera murid-murid yang masih menunggak dalam pembayaran biaya perlengkapan sekolah. Ironisnya, fenomena ini terus berjalan hingga saat ini di dunia pendidikan tanah air tanpa kita tahu bagaimana cara mengatasinya sebagai bagian dari masyarakat yang menjadi objek dari pelaksanaan layanan pendidikan tersebut.

Dalam tulisan yang singkat inilah saya mencoba untuk memberikan sedikit trik dan tips bagi orang tua murid maupun pelajar dalam menghadapi fenomena komersialisasi pendidikan di tanah air.

Pertama, jadilah pelajar yang cerdas dalam membeli produk-produk yang dikeluarkan oleh pseudo-market. Belilah produk berlabel institusi sekolah yang memang tidak dapat diperoleh di real-market dan membeli semua produk yang dapat dibeli di real-market sehingga dapat menghemat jumlah total biaya pengeluaran.

Kedua, jadilah orang tua murid yang kritis ketika mendapati iklan-iklan produk pseudo-market yang berada pada rentang waktu yang sempit dan perhatikan apakah produk tersebut sebenarnya dapat dibeli di real-market dengan harga yang lebih murah.

Jangan malu untuk menolak membeli produk berlabel yang sebenarnya memiliki fungsi yang sama dengan produk real-market seperti buku tulis berlabel dapat diganti dengan buku tulis biasa, begitu pula dengan alat-alat tulis atau perlengkapan sekolah berlabel yang lain.

Ketiga, jadilah orang tua murid dan pelajar yang senantiasa memberikan kritik dan masukan kepada pihak-pihak pengambil kebijakan terkait dengan penyediaan perlengkapan sekolah dimulai dari kepala sekolah hingga pemkot terkait. Berikan saran-saran atau keluhan dengan cara yang baik dan tanpa kekerasan.

Trik dan tips ini, tentunya tidak serta merta dapat menghentikan arus komoditasi pendidikan di Indonesia. Pemerintah, dalam hal ini Kemendiknas sebagai pihak yang bertugas dalam menyelenggarakan layanan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia harus dapat mengalokasikan dana anggaran pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan layanan pendidikan baik alokasi untuk kesejahteraan para guru maupun untuk sarana dan prasarana pendidikan.

Bila para guru dapat diberikan gaji yang proporsional sehingga dapat hidup dengan sejahtera dan berkecukupan, maka mereka pun dapat fokus dalam mentransfer ilmu tanpa harus mencari lahan sambilan untuk menutupi kebutuhan hidupnya bahkan untuk mencari sumber pendanaan institusi pendidikan dimana mereka bekerja.

Di samping itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan wadah aspirasi keluhan masyarakat terkait dengan kualitas layanan pendidikan khususnya di instansi pendidikan negeri dan pemberian sanksi yang tegas terkait dengan adanya praktik komoditasi pendidikan di Indonesia.

Permasalahan komersialisasi dan komoditasi pendidikan di tanah air tentu hanya dapat diselesaikan dengan adanya kepedulian dan gerak aktif dari seluruh komponen bangsa, khususnya Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sehingga dapat membentuk sebuah sistem pendidikan yang bukan money oriented tetapi service quality oriented yang terintegrasi baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.

Terlebih lagi jika kesempatan menimba ilmu di bangku sekolah tersebut juga terbukti dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Jadikan sekolah sebagai mata air ilmu yang jernih, yang dapat mengaliri ruang-ruang kosong di setiap cawan aset generasi bangsa ini dilandasi dengan semangat kejujuran dan keikhlasan mengharap ridho Illahi. Sekolahku, bukan Pasarku!, Sekolahku, Pintu Gerbang Duniaku!.

 

Oleh: Sukma Wardani, Ibu Rumah Tangga yang merangkap sebagai Co-Founder Shakaro Foundation.