Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih alot memutuskan isu-isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum. Melihat kondisi demikian, Pemerintah bermanuver untuk menggunakan Undang-Undang lama sebagai regulasi Pemilu Serentak 2019 dan bahkan menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu (Koran Jakarta 16/6/2017).

Dalam beberapa pekan belakangan ini, Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu disibukkan dengan beberapa isu krusial yang belum diputuskan. Sejumlah isu tersebut antara lain: sistem Pemilu, ambang batas parlemen (parliamentary threshold), ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), metode konversi suara ke kursi Parlemen, besaran kursi per daerah pemilihan (district magnitude), dan distribusi 15 (lima belas) penambahan kursi untuk DPR RI. Belum terselesaikannya isu-isu di atas tentu menjadi persoalan tersendiri bagi Pansus, dikejar target waktu.

Sebelumnya, Pansus RUU Pemilu mendapat kritik berbagai kalangan terkait penambahan kursi untuk DPR. Sebetulnya Pansus dan Pemerintah tidak perlu menambah kursi, melainkan menata ulang kursi yang ada saat ini karena ada beberapa daerah yang kelebihan kursi (over represented) dan kekurangan kursi (under represented). Hasil Pemilu 2014 lalu, terdapat kesalahan dalam alokasi kursi untuk DPR.

Muncul opsi penambahan kursi DPR mulai dari 3 (tiga), 15 (lima belas), hingga 19 (sembilan belas). Kesepakatan akhirnya memutuskan untuk menambah kursi DPR sebanyak 15 kursi, sehingga nanti jumlah anggota DPR berjumlah 575 orang. Setelah menambah kursi, Pansus disibukkan dengan distribusinya. Pihak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menyerahkan sepenuhnya distribusi kursi itu kepada Pansus, tetapi Pemerintah tetap memberikan simulasi distribusinya. Lobi-lobi pun dilakukan.

Merujuk pada draf awal simulasi distribusi kursi, Pansus rencananya akan mendistribusikan 15 kursi untuk beberapa daerah seperti: Sumatera Utara 1 kursi, Riau 2 kursi, Lampung 2 kursi, Kepulauan Riau 1 kursi, Nusa Tenggara Barat 1 kursi, Kalimantan Barat 1 kursi, Kalimantan Utara (daerah otonom baru) 3 kursi, Sulawesi Tengah 1 kursi, Sulawesi Barat 1 kursi, Sulawesi Tenggara 1 kursi, dan Papua 1 kursi. Setelah melalukan diskusi panjang di Pansus dan hasil lobi, Pansus akhirnya memutuskan untuk menambah kursi Kalimantan Barat menjadi 2 yang diambil dari rencana penambahan untuk Papua.

Penambahan 15 kursi ternyata tidak bisa membenahi kesalahan hitungan kursi hasil Pemilu 2014 lalu. Terdapat beberapa daerah yang dirasa tidak adil dalam pembagian kursi kali ini. Misalnya saja Dapil DKI Jakarta dan Banten. Pada Pemilu 2014 lalu, jumlah penduduk Jakarta sebesar 10.305.408 dan mendapat jatah kursi 21. Sedangkan Dapil Banten, jumlah penduduk sebesar 10.161.541 mendapat jatah kursi 22. Dilihat dari jumlah penduduk, seharusnya Jakarta lebih banyak dari Banten. Tetapi hal ini tidak dibenahi pada pembahasan RUU Pemilu saat ini.

Lima Isu Krusial

Terkait dengan lima isu krusial, fraksi-fraksi di Pansus masih “ngotot” dengan pilihan disertai argumen masing-masing. Sejak lama, Pemerintah menegaskan akan mengikuti keinginan Pansus terhadap semua keputusan dari isu tersebut kecuali dua hal: ambang batas parlemen yang harus naik dari 3,5 persen (angka saat) baik menjadi 4 persen atau lebih; serta ambang batas pencapresan yaitu 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara sah Pemilu. Pemerintah tak mau dua isu ini ditawar-tawar. Bagi Pemerintah perlunya ambang batas pencapresan adalah untuk melahirkan sistem presidensialisme yang kuat. Selain itu ambang batas parlemen yang dinaikkan adalah untuk mewujudkan multi-partai moderat di parlemen.

Sementara itu, fraksi-fraksi terbelah menyikapi ketentuan ambang batas pencapresan. Data yang penulis himpun dari hasil Rapat Pansus Rabu (14/6) setidaknya terdapat tiga opsi yang muncul dari fraksi-fraksi. Fraksi Demokrat, PAN, PKS, PPP, PKB dan Hanura menginginkan ambang batas pencapresan zero persen. Bagi fraksi-fraksi ini, keserentakan Pileg-Pilpres secara tidak langsung menggugurkan pengaturan ambang batas pencapresan. Fraksi Gerindra tetap mendukung adanya ambang batas pencapresan, tetapi dengan jumlah yang lebih kecil dari usulan Pemerintah, yaitu 6,5 persen hingga 10 persen. Sikap fraksi tersebut di atas masih sangat mungkin berubah karena di tingkat elit masih melakukan lobi-lobi.

Terkait dengan ambang batas parlemen, sepertinya semua fraksi dapat menerima usulan pemerintah, yaitu harus naik dari 3,5 persen. Hanya kenaikannya masih mengundang perdebatan. PKS, PAN, Hanura, PPP dan PKB pada posisi 4 persen; PDI Perjuangan, Gerindra dan Demokrat 5 persen; serta Golkar dan Nasdem 7 persen. Usulan 7 persen tampaknya sulit terwujud karena dinilai terlalu besar dan menimbulkan kesan adanya upaya “menyingkirkan” parpol kecil.

Sistem Pemilu yang ditawarkan pemerintah, yaitu terbuka terbatas masih bisa dinegosiasikan. Dalam perkembangan pembahasan, Pemerintah tidak memaksakan diri mempertahankan. Sistem ini tidak diterima oleh mayoritas fraksi-fraksi di Pansus. Seluruh fraksi menghendaki sistem terbuka (seperti Pemilu 2014), dan hanya dua fraksi saja yang bertahan: PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

Dalam hal metode konversi suara ke kursi, muncul dua opsi dari pandangan fraksi. Fraksi PAN, PKS, PPP, PKB, Hanura dan Nasdem menginginkan metode konversi menggunakan metode Kuota Hare (seperti Pemilu 2014). Sedangkan PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat mengingini metode Sainte Lague Modifikasi (metode yang menjadi usulan Pemerintah). Jika melihat pada hasil perolehan suara Pemilu 2014 lalu, metode Kuota Hare cenderung menguntungkan “partai kecil”. Sedangkan Saint Lague Modifikasi cenderung menguntungkan “partai besar”.

Isu-isu krusial di atas yang membuat RUU Pemilu molor penyelesaian dari sebelumnya. Molornya penyelesaian ini tentu berakibat buruk pada tahapan persiapan yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Selain itu, belum selesainya RUU ini juga memunculkan persepsi publik bahwa DPR terkesan lamban dibidang legislasi serta lebih mementingkan kepentingan kelompok (partai). Jika Pansus tidak menemukan titik temu kesamaan dalam pengambilan keputusan, maka sangat mungkin dilakukan vooting di sidang Paripurna DPR.

Kembali Pada Semangat Revisi

Maurice Deverger (1981) dalam sebuah tulisan mengingatkan bahwa parpol jangan hanya mementingkan kelompoknya dan menjadi “kelompok penekan” Pemerintah. Spirit parpol adalah mengagregasi suara masyarakat dan merumuskannya menjadi kebijakan. Dalam konteks RUU Pemilu, suara-suara masyarakat tidak boleh diabaikan karena seharusnya merekalah yang paling berkepentingan dengan RUU ini.

Sekiranya kita patut merenungkan semangat revisi UU Pemilu. Selain karena faktor keserentakan Pileg dan Pilpres hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK), semangat revisi adalah karena ada gap antara aturan dan praktik. Pada UU sebelumnya, masih ada kekurangan sehingga dalam RUU Pemilu kali ini diperlukan penyempurnaan. Partai politik harus menurunkan ego kepentingan masing-masing. Ada kepentingan lebih besar ketimbang satu atau beberapa fraksi, yaitu kepentingan rakyat Indonesia.

 

Oleh: Ali Thaufan Dwi Saputra (Alumnus Pascasarjana UIN Jakarta)