Wakil Ketua ICMI, Priyo Budi Santoso

Wakil Ketua ICMI, Priyo Budi Santoso

Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mengecam pernyataan para pemimpin negara pasifik yang menyerukan kebebasan bagi Propinsi Papua Barat, Indonesia. para pemimpin tersebut menyuarakan kepada masyarakat Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri dan menuduh telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di kawasan tersebut.

“Negara-negara pasifik itu sebaiknya jangan terlalu jauh ikut campur urusan dalam negeri Indonesia, dengan menyerukan pernyataan provokatif agar Papua Barat dibebaskan menentukan nasibnya sendiri seolah selama ini Indonesia telah melakukan penjajahan disana,” kata Wakil Ketua ICMI, Priyo Budi Santoso dalam keterangan tertulisnya yang diterima Fabana.id di Jakarta (29/9/2016).

Menurut Priyo, secara terang-terangan negara-negara di Kepulauan Pasifik itu telah mengusik dan ikut campur urusan dalam negeri Indonesia di forum resmi PBB dengan menyerukan kebebasan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.

Ia menambahkan, tidak sepatutnya sebagai negara tetangga mereka melakukan hal tersebut karena bagaimanapun masalah Papua adalah persoalan internal di Indonesia sebagai negara berdaulat dan sebagai negara anggota PBB.

“Jika ada masalah di Papua Barat, maka Pemerintah Indonesialah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut karena Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar Priyo yang juga Mantan Wakil Ketua DPR RI itu.

Prio juga meminta agar pemerintah secara tegas mengecam tindakan provokatif tersebut secara resmi, dengan mengirimkan nota peringatan kepada semua negara tersebut.

“Bahkan jika perlu, para Duta Besar negara itu dipanggil oleh Presiden untuk menjelaskan pernyataan tersebut,” kata Priyo.

Ia bahkan menduga, ada misi politik terselubung dibalik pernyataan provokatif tersebut agar PBB melihat buruk lalu mendukung kemerdekaan Papua Barat seperti yang diinginkan beberapa negara yang menginginkan hal itu terjadi. Atas hal itu, Priyo mengingatkan agar keamanan di perbatasan Papua Barat semakin ditingkatkan.

“Lagipula, menurut wakil Indonesia di PBB saat itu, Nara Masista Rakhmatia, tidak ada agenda pembahasan mengenai Papua Barat karena saat itu agenda yang dibahas adalah soal tujuan pembangunan berkelanjutan dan respon global terhadap perubahan iklim. Patut dipertanyakan, apa motivasi mereka memunculkan masalah Papua Barat dalam forum tersebut,” jelas Priyo.

Laporan itu kata Priyo, jelas bermotif politik yang dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di provinsi tersebut (Papua Barat dan Papua) yang telah secara konsisten terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan melakukan serangan teroris bersenjata.

“Jadi sikap mereka sangat jelas telah melanggar Piagam PBB dengan mencampuri kedaulatan negara lain dan melanggar integritas teritorialnya,” kata Priyo.

Seperti dikabarkan radionz.co.nz (27/9 /2016), saat itu ada enam negara Kepualauan Pasifik yakni Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island dan Tuvalu yang blak-blakan menyatakan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Perdana Menteri Solomon Island, Manasye Sogavare, mengeluarkan statemen bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan mendesak agar rakyat Papua Barat melakukan referendum untuk menentukan nasibnya sendiri. Bahkan Presiden Marshall Island, Hilda Heine, mendesak Dewan HAM PBB untuk melakukan penyelidikan yang kredibel atas pelanggaran di Papua Barat.

“Dalam kasus ini, ICMI jelas dalam sikapnya bahwa NKRI adalah harga mati. Papua Barat adalah bagian dari NKRI yang harus dijaga kedaulatannya dalam wilayah NKRI,” pungkas Priyo.