Kesimpulan “Gontorisasi” berikut ini perlu dipertanyakan keakurasiannya. Karena hanya bermodalkan analisa pribadi yang berbasiskan data dan informasi yang ditemui berserakan di berbagai jalan

Fabana.id- Lembaga pendidikan berbasis Pesantren adalah satu-satunya lembaga warisan sesepuh Nusantara. Kiprahnya, kontribusinya bagi negeri tidak perlu diragukan lagi. Peran santri dan ulama sangat mengakar kuat dalam proses pendirian sebuah negara bernama Indonesia.

Ada banyak nama-nama Pondok Pesantren yang sejak era kolonial hingga milenial tetap eksis dan tetap tangguh menghadapi revolusi industri jilid 4. Salah satunya adalah Pondok Modern Darussalam Gontor yang tahun lahirnya secara resmi bersamaan dengan tahun lahirnya Nahdhotul Ulama.

Bahkan jauh sebelum itu, cikal bakal Pondok Gontor bermula dari Pondok Tegalsari abad 18, di antara santri yang mondok di Pondok Tegalsari adalah Guru Bangsa HOS Tjokroaminoto dan Pujangga Jawa, Ronggowarsito.

Peralihan dari Tegalsari ke Gontor Lama kemudian pembukaan Tarbiyatul Athfal (1926), Sullamul Muta’allimin (1932) hingga Kulliyatul Mu’allimin Al Islamiyah -KMI- (1936). Telah berpengaruh besar kontribusinya dalam mewujudkan peradaban baru di tanah air. Bahkan sistem KMI yang tadinya dipandang sebelah mata, kini menjadi rujukan semua pondok pesantren “berlebel” modern atau dengan sistem boarding schoolnya.

Kiprah alumninya menyebar hingga lintas benua dan pelosok-pelosok desa. Berbagai peran dijalankan, mulai dari Pimpinan Pondok hingga aktivis pergerakan diberbagai bidang. Bahkan yang menjalani peran sebagai jurnalis, menteri, duta besar, lawyer, public relations, politisi hingga supir bus dan penjaga warung pun ada yang menjalani.

Hingga pada satu kesempatan, ada seorang pimpinan sebuah lembaga kemanusiaan ternama di negeri ini yang sangat menginginkan bersinergi dengan Gontor. Selain jaringannya yang luas, di matanya Gontor dikenal sebagai lembaga pendidikan yang berjalan di luar sistem yang dibuat oleh negara.

Yang ku tangkap, di matanya, jika mau, Gontor bisa mendirikan sebuah “negara” sendiri. Sekilas terlalu mendramatisir kesimpulan itu. Lawong, alumni Gontor yang nyalon jadi Gubernur DKI aja nggak berhasil, apalagi bikin negara sendiri. Kaan, ngaco kesimpulannya. Kaan?

Tapi jika bertanya kepada alumni Gontor meski nggak semuanya siih, tapi beberapa akan ada kesan yang sama dalam tata kelola sebuah lembaga. Bahkan struktur manajemen hingga perusahaan semacam plat merahnya negara pun ada.

Maka, tidak sampai mengernyitkan dahi jika ada yang menyebutkan bahwa Pondok Gontor bukan sekedar lembaga pendidikan. Pondok Gontor adalah miniatur sebuah tata negara bahkan pada level yang tertinggi Gontor memiliki Badan Intelijen sendiri.

Namanya juga intel, nama-nama anggotanya, profesi hingga tempat tinggalnya pastilah rahasia.
(Yang termasuk intel pasti pasti senyam senyum sendiri baca tulisan ini. hehehe)

Dengan melihat kiprah Gontor yang begitu besar bagi ibu pertiwi, rasanya sangat ciut sekali jika masih meributkan soal kiprah alumninya yang menjadi “juru kampanye” calon presiden 2019 mendatang. Ada yang pro Petahana dengan berbagai strategi dan taktiknya.

Ada juga yang menginginkan calon lain selain petahana sebagai presiden berikutnya. Seolah ada dua kubu yang berbeda dan memang demikian nampaknya. Sampai ada kesan nama baik “Ibu” dipakai untuk eksistensi diri semata.

Namun, hemat saya, seperti halnya anak-anak dalam keluarga besar, pastilah satu dengan lainnya punya kecenderungan, selera dan cara yang berbeda-beda untuk membahagiakan orang tuanya.

Apalagi jika kita meyakini bahwa setiap manusia bisa berubah. Siapa tahu adanya orang-orang Gontor di sekitar petahana akan menjadi hidayah tersendiri. Melepas segala keterikatan dengan manusia yang tamak dan hanya tunduk dan patuh pada perintah Allah. Siapa tahuu…

Begitu juga yang getol mendukung petahana, akan semakin indah jika tidak membawa nama “Ibu” dalam proses brandingnya. Kalau sebel sama kakak, punya masalah dengan kakak ya bicarakanlah sama kakak. Kalau bawa nama “Ibu” buat nyerang kakak, nanti adik-adik yang lain pada bingung.

Jadi, tetaplah meng “gontorisasi” kan NKRI dengan caranya masing-masing dan tetaplah jaga nama “Ibu” dalam setiap cara yang ditempuh. Bukankah sebelum merantau ke kota Ibu selalu bilang “Di keningmu ada nama Ibu”

Jakarta, April 2018