Tidak dapat dipungkiri, kaum santri memiliki peran yang cukup signifikan dalam pembentukan NKRI, terutama dengan kelegowoannya untuk tidak memaksakan Islam menjadi satu-satunya sumber ideologi negara sebagai ikhtiar dalam menjaga persatuan bangsa dalam kemajemukannya.

 

FABANA.id. Saat ini nama santri meningkat pamornya seiring dengan ditetapkannya tanggal 22 Oktober sebagai hari santri Nasional. Tentunya, kita patut berterimakasih kepada Presiden Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo, yang menunaikan janji kampanyenya untuk mewujudkan hari santri nasional sebagai bentuk apresiasi terhadap kiprah kaum santri dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan.

Tidak dapat dipungkiri, kaum santri memiliki peran yang cukup signifikan dalam pembentukan NKRI, terutama dengan kelegowoannya untuk tidak memaksakan Islam menjadi satu-satunya sumber ideologi negara sebagai ikhtiar dalam menjaga persatuan bangsa dalam kemajemukannya.

Mengemukanya peran santri dalam kancah nasional mengingatkan kita pada kategorisasi tioplogi masyarakat Muslim Jawa yang dicetuskan oleh Clifford Geertz dalam bukunya The Religion of Java. Dalam analisanya, Geertz membedakan antara Santri, Abangan dan Priyayi. Kelompok santri digunakan untuk mengacu pada orang muslim yang mengamalkan ajaran agama sesuai dengan syariat islam.

Kelompok abangan merupakan golongan penduduk jawa muslim yang mempraktekan Islam dalam versi yang lebih sinkretis bila dibandingkan dengan kelompok santri yang ortodoks dan cenderung mengikuti kepercayaan adat yang didalamnya mengandung unsur tradisi Hindu, Budha, dan Animisme. Sedangkan kelompok priyayi digunakan sebagai istilah orang yang memiliki tingkat sosial yang lebih tinggi atau sering disebut kaum bangsawan.

Kategorisasi ini menjadi kurang relevan ketika disandingkan pada realita kontemporer di mana praktek dakwah tidak lagi terbatas pada surau dan pesantren, akan tetapi sudah menyentuh elemen urban seperti mall dan perkantoran; dan media televisi serta internet. Walhasil segmentasi kaum Muslim ala Geertz menjadi out-of-date karena kini masyarakat abangan dan priyayi (elit) pun banyak yang menjalankan syariat Islam selayaknya kaum santri sebagai hasil dari penetrasi praktek dakwah.

Momentum kebangkitan kaum santri ini ternyata dimanfaatkan oleh para penggiat dakwah dengan melakukan gerakan-gerakan yang lebih dalam dan sistematis. Salah satu hal yang dilakukan adalah revitaliasi lembaga madrasah dan pondok pesantren sehingga bisa semakin responsif dalam menyikapi perkembangan zaman. Saat ini, banyak madrasah –  termasuk Perguruan Tinggi Agama Islam – yang mulai mampu menorehkan prestasi baik dalam ranah “domestik” ilmu syariah maupun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebut saja transformasi lembaga pendidikan yang dikelola ormas keagamaan dengan pengikut terbesar di Indonesia bahkan di dunia, Nahdlatul Ulama, yang mencoba keluar dari ranah domestiknya; pendidikan pondok pesantren. Saat ini, NU, di bawah kepemimpinan Prof. Said Aqil Siradj, membangun beberapa perguruan tinggi yang bertagline UNU (Universitas Nahdlatul Ulama) di beberapa daerah di Nusantara seperti Jakarta, Cirebon, Kalimantan Selatan, Lampung, Sidoarjo, Jepara, Surakarta, Surabaya, dan Cilacap. Ekspansi ini memungkinkan NU yang berlatarbelakang kaum santri menancapkan pengaruhnya dalam dunia akademik kampus yang selama ini menjadi kawasan asing bagi pengikut ormas ini.

Yang lebih membahagiakan, perkembangan pendidikan Islam ternyata tidak terbatas pada ranah madrasah dan universitas yang identik dengan pendidikan Islam modern, namun juga pada wajah pondok pesantren yang merupakan representasi dari lembaga pendidikan Islam tradisional. Memang saat ini, banyak pesantren yang gulung tikar, namun fenomena ini terbatas pada beberapa pesantren yang tidak mampu merespon kemajuan zaman. Selebihnya, banyak pondok pesantren yang mampu survive bahkan berkembang dengan melakukan beberapa inovasi sebagai respon atas perubahan zaman.

Kini muncul tren pesantren membuka lembaga pendidikan formal sekolah sebagai salah satu bagian integral dari sistem pendidikan yang ditawarkan. Dalam konteks ini, ada aspek-aspek positif yang patut kita apresiasi. Dengan adanya integrasi antara pesantren dan sekolah, nilai-nilai luhur kepesantrenan yang dulu terbatas pada lembaga pesantren kini dapat ditularkan pada sistem pendidikan sekolah, sehingga para siswanya tidak hanya cakap dalam keterampilan ilmu pengetahuan teknologi, akan tetapi juga memiliki akhlakul karimah seperti santri pada umumnya.

Lebih-lebih saat ini, daya tawar pesantren menjadi lebih kuat karena eksistensinya mulai diakui oleh pemerintah sebagai salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional; sesuatu hal yang dianggap mustahil beberapa waktu silam. Melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 71/2015 tentang Penyelenggaraan Ma’had Aly dan PMA Nomor 18/2014 tentang Satuan Pendidikan Mu’adalah kini lulusan pondok pesantren mendapatkan pengakuan dan hak yang sama dengan lulusan sekolah dan lembaga pendidikan formal lainnya dalam mengecap pendidikan lanjut dan kesempatan kerja.

Revitalisasi pesantren dan madrasah yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan berbuah cukup positif terutama dengan semakin diakuinya peran para alumninya dalam pelbagai lembaga publik baik dari eksekutif, legislatif, yudikatif maupun swasta. Beberapa tokoh ternama negeri ini adalah lulusan pesantren seperti KH. Hasyim Muzadi, anggota Wantimpres, KH. Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat, dan Dr. Hidayat Nur Wahid, wakil pimpinan MPR. Mereka turut berkontribusi dalam memajukan negeri dengan falsafah dan pandangan hidup mereka sendiri yang sedikit banyak dipengaruhi oleh pendidikan yang mereka dapat di pondok pesantren.

Oleh: M. Syahruzzaky Romadhoni*

*Penulis adalah kontributor rubrik edukasi Fabana.id.