Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat

Fabana.id, Samarinda– Ramadhan kali ini dimanfaatkan Hetifah untuk berbagi ilmu. Wakil Ketua Komisi X DPR tersebut menggelar “Workshop Bedah Anggaran”, Jumat (1/6) di Hotel Harris, Samarinda. Acara ini diikuti sekitar 30 peserta.

“Ini kan bulan kebaikan. Kita harus berbagi bukan hanya rezeki. Tapi juga ilmu. Pelatihan ini penting buat masyarakat agar mereka turut partisipasi dalam pembahasan APBD. Kita berhak tahu APBD kita,” kata Hetifah.

Narasumber acara, Nandang Suherman Anggota Dewan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembahasan anggaran dijamin oleh Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2017 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat. Seperti meliputi: rencana tata ruang, pajak daerah, retribusi daerah, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Artinya kita bisa mengawal pembahasan APBD,” jelas Nandang.

Nandang juga menjelaskan anatomi APBD mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran hingga pelaksanaan anggaran. Ia juga menjelaskan berbagai sumber pendapatan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan sumber yang sah menurut undang-undang.

Acara ini disambut antusias olah semua peserta. Salah satu peserta, Marsudi Ismoyi Wibowo dari Kota Bontang mengapresiasi kegiatan ini.

“Sangat bermanfaat sekali. Kita jadi tahu proses penganggaran daerah dan digunakan untuk apa saja,” kata Wibowo.