Dari ratusan Pondok Pesantren Modern di Indonesia yang mayoritas didirikan oleh alumni Pondok Modern Darussalam Gontor. Baru ada sekitar 18 Pondok Pesantrean yang sistem KMI nya diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Menurut Amal Fathullah Zarkasyi, ketua Forum Komunikasi Pesantren Muaddalah, setelah ada PP 55 tahun 2007 dan BSNP, pengakuan itu akan diberikan oleh Kemenag. Ijazah mempunyai civil effect yang sama, bisa meneruskan sekolah dan bisa untuk melamar pekerjaan atau menjadi anggota dewan sekalipun

Master dari Faculty of Darul Ulum, Cairo University tersebut juga menjabarkan tentang tantangan perguruan tinggi Islam di Indonesia. Dikutip dari laman Resmi Tazakka, Berikut bincang bersama Putra Trimurti, Pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor yang juga rektor UNIDA.

 

Apa tantangan Universitas Islam saat ini ?

Tantangan Universitas Islam sekarang ini adalah masalah sistem, metode, kurikulum, frame work dan world view. Dari segi sistem pengajaran dan metode berfikir/frame work, umumnya masih memakai sistem barat, yang sekuler dan matrialistis, dan belum mengadopsi sistem Islam. Karena para dosennya secara turun-temurun belajar dengan sistem itu, dan akan mengajarkannya dengan cara seperti itu.

Kurikulumnya umumnya masih memakai kurikulum barat sekuler, walau pemerintah memberikan keleluasaan, namun umumnya universitas tersebut tidak memanfaatkan hal itu, sehingga antara yang Islam dan yang bukan Islam kenyataannya hampir sama saja, baik dari segi sistem, kurikulum dan menejemennya. Cuma bedanya kemungkinan yang di univesitas Islam mahasiswi yang pakai jilbab agak lebih banyak dari pada yang universitas umum.

Bagaimana seharusnya Universitas Islam tersebut?

Pendidikan agama di perguruan tinggi Islam sangat minim, pandangan para dosennya umumnya sekuler, yang menyatakan bahwa ilmu adalah untuk ilmu, bahkan ilmu harus steril dari agama. Apalagi tentang Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang mustahil adanya. Pola pikir seperti inilah yang terus di tanamkan oleh para pengelola universitas Islam di Indonesia. Bahkan ada Universitas Islam yang mensyaratkan calon mahasiswanya untuk dapat membaca Al-Quran. Namun setelah ganti rektor, kebijakan tersebut dihapus.

Kita tahu persis kalau ilmu umum, baik yang eksakta maupun yang sosial tidak diwarnai atau dijiwai dengan ilmu agama Islam, maka akan membawa mahasiswa kepada kekufuran dan paling tidak menjadikan mahasiswanya sekuler yang memandang segala sesuatu itu harus terpisah dari unsur agama. Bahkan yang lebih parah, bahwa alumni universitas tersebut memandang sesuatu dengan pandangan yang materialistik, tidak mengakui adanya metafisika yang ghaib.

Untuk itu, perlu sekali penambahan kurikulum agama bahwa kalau mungkin dimasukkan islamisasi ilmu pengetahuan, di samping mengubah kurikulumnya dengan menjadikan aqidah dan syariah sebagai dasar seluruh ilmu pengetahuan, baik yang eksakta maupun yang sosial. Kita ingat hadis Nabi yang berbunyai “Barang siapa ilmu pengetahuannya bertambah, sedangkan hidayahnya tidak bertambah, maka jadilah dia manusia yang jauh dari Allah”. Di samping pembangunan miliu universitas yang Islami.

 

Boleh diceritakan perjalanan Universitas Darussalam (UNIDA) ?

Sebelum bernama Universitas Darussalm (UNIDA), lembaga pendidikan tinggi ini bernama Institute Studi Islam Darussalam (ISID). UNIDA kita rancang dari awal sebagai universitas yang islami dari segala seginya, sebagai implementasi dari “udkhulu fi al silmi kaaffah”.

Universitas Darussalam adalah entitas Perguruan Tinggi Pesantren, dengan entitas tersebut akan lebih mudah untuk menggapai cita-cita universitas Islam yang bermutu dan berarti. Caranya, dengan mengadopsi unsur-unsur yang positif dari berbagai universitas Islam yang ada, baik di dalam maupun di luar negeri, di samping identitas kita yang sudah melekat pada ISID sekarang ini sebagai Perguruan Tinggi Pesantren..

 

Apa kendala dalam proses pendirian Universitas Darussalam?

Kendala-kendala yang dihadapi ISID dalam merealisasikan Universitas Darussalam adalah sarana dan prasarana yang belum lengkap, juga sebagian dosen-dosen untuk fakultas umum yang berkualifikasi S2 dan S3. Untuk ISID sekarang ini kita punya prinsip bahwa “di dalam pendidikan dan pengajaran, kita tetap mengutamakan kualitas, tetapi tidak mengabaikan formalitas”.

Tugas memajukan universitas Islam merupakan amanah yang harus diusahakan semaksimal mungkin. InsyaAllah de ngan manajemen dan kepemimpinan yang kolektif di ISID semuanya dapat dilaksanakan dengan baik, karena semua fungsionaris kompak, dan menyatu dalam menjalankan tugas masing-masing menuju satu orientasi Universitas Darussalam yang bermutu dan berarti. Alhamdulillah kini UNIDA sudah resmi berdiri.

 

Sebagai peran Anda sebagai ketua Forum Komunikasi Pesantren Muaddalah se-Indonesia?

Saya memang menjadi ketua Forum Komunikasi Pesantren Muaddalah, sebab sejak berjuang untuk pemuadalahan KMI di Depag dan Diknas, saya terlibat dan dianggap banyak tahu tentang dunia pesantren khususnya dalam hal penyeta-raan. Sebab saya juga dijadikan anggota Tim di Diknas untuk Penyetaraan KMI di Seluruh Pondok Alumni dengan SMA selama 4 tahun.

Menurut Anda, apa keunggulan sistem KMI?

Kelebihan Sistem KMI adalah sistem ini memadukan antara sistem sekolahan dengan sistem pondok, maka kurikulumnya bersifat integral antara ilmu umum dan agama, juga bersifat komprehensif yang memadukan antara intra, ekstra dan ko-kurikuler. Di pondok lain, umumnya terpisah antara sistem sekolahan dan pondoknya.

Atau merupakan sekolahan yang berada di dalam pondok. Biasanya sekolahannya berjalan sendiri dan pondoknya berjalan sendiri. Kalau KMI tidak dimasukkan di dalam pondok, maka tidak ada artinya, sebab yang mendidik itu seluruh kurikulum di dalam pondok baik yang intra, ekstra maupun yang ko-kurikuler.

Apa pandangan pemerintah terkait sistem KMI?

Pemerintah khususnya Kementerian Agama (Kemenag) sekarang ini lebih perhatian lagi terhadap pesantren muadalah lewat satuan pendidikannya baik yang berbentuk mu’alimin maupun salafiyah.

Dengan diterbitkannya PMA yang baru nantinya, Muadalah/Penyetaraan dari pemerintah akan lebih kuat lagi. Sebab yang akan tanda tangan penyetaraan tersebut adalah Menag langsung.

Ini sebuah kemajuan. Sejak sistem KMI didirikan pada tahun 21936, Pemerintah baru mengakui sistem KMI sejak Orde Reformasi. Departeman Agama (Depag) RI tahun 1998 dan oleh Diknas RI tahun 2000. Lucunya, luar negeri sudah sejak puluhan tahun lalu mengakui sistem KMI. Lah, Indonesia baru kemarin mengakuinya.

 

Bagaimana prosedur sekolah atau pondok pesantren baru yang ingin menerapkan sistem KMI?

Bagi pondok-pondok yang akan menerapkan sistem KMI harus makmum ke Gontor sejak awal, secara kaffah, ibarat shalat ruku’ dan sujudnya harus sama, artinya sistem, konsep dan kurikulumnya harus sama, sebab kalau tidak akan banyak menemui kendala di kemudian hari.

Pilihan sistem KMI adalah pilihan yang tepat, sebab ini bukan sekedar teori saja, tetapi sudah dipraktekkan berpuluh- puluh tahun dan sudah menghasilkan alumni yang dapat berkiprah di masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional.

 

Ada berapa sekolah dengan sistem KMI yang sudah diakui?

Kalau Diknas sudah mengakui 18 pondok yang memakai sistem KMI. Maka setelah ada PP 55 tahun 2007 dan BSNP, pengakuan itu akan diberikan oleh Kemenag. Ijazah KMI bisa dipakai di luar negeri. Ijazah KMI disetarakan dengan ijazah negeri, dan mempunyai civil effect yang sama, bisa meneruskan sekolah dan bisa untuk melamar pekerjaan/menjadi anggota dewan.

 

Apa harapan Anda terkait Pondok Pesantren Modern di Indonesia?

Harapan saya kepada seluruh Pondok Pesantren Modern yang banyak diinisiasi oleh Alumni Ponpes Gontor. Untuk senantiasi menerapkan sistem KMI dengan baik. Sebab makmumnya pondok alumni kepada sistem KMI itu merupakan bentuk loyalitas dan sekaligus bantuannya kepada almamater secara kongkrit.

Sebab ada pertanyaan, kalau Sistem KMI Gontor sudah jelas keberhasilannya, kenapa harus mengadopsi sistem yang lain, disamping menghargai cita-cita pendiri pondok yang menginginkan 1000 Gontor di Indonesia. Artinya bukan 1000 Tsanawiyah dan Aliyah dan bukan 1000 SMP dan SMA, tetapi 1000 KMI dengan sistem Gontornya. Ini perlu dicamkan oleh seluruh alumni khususnya yang mengurusi pesantren.

Hal yang menggembirakan, bahwa nantinya kalau PMA Depag ini sudah di putuskan, maka Pondok Pesantren yang sudah memakai sistem KMI, tidak boleh mengikuti sistem Tsanawiyah-Aliyah atau SMP-SMA. Bila masih mendua, muadalahnya akan dicabut.

Sebaiknya semua Pondok Alumni menerapkan sistem KMI ini, mumpung pemerintah berubah mendukung sepenuhnya sistem KMI kita, Semoga Allah memudahkan seluruh urusan pondok-pondok umat Islam di Indonesia ini. Amin.